Apkasi dan BPDP Perkuat Kolaborasi Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

TANGERANG - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) guna mengoptimalkan tata kelola dan penyaluran dana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Kemitraan strategis ini dinilai krusial agar keberadaan dana hibah perkebunan mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di tingkat tapak dan daerah penghasil.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam Talkshow BPDP bertema "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan" yang digelar dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8/2026). Acara ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah sentra perkebunan.

Baca juga: MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Apkasi: Masa Jabatan Kepala Daerah Harus Diperpanjang 2 Tahun

Wakil Ketua Umum Apkasi, Joncik Muhammad dalam sambutannya menegaskan, sawit bukan sekadar komoditas ekspor penopang devisa, melainkan pilar utama ekonomi rakyat. Joncik yang juga Bupati Empat Lawang ini menambahkan, pemerintah kabupaten memegang peranan kunci karena berhadapan langsung dengan kondisi riil petani, Perhutani, kelembagaan koperasi, hingga keterbatasan infrastruktur produksi di daerah.

"Program pengembangan perkebunan akan jauh lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Sinergi antara BPDP dan pemda harus diperkuat sejak tahap awal. Pemda jangan hanya menjadi penerima informasi ketika program sudah berjalan, tetapi perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," ujar Joncik.

Keadilan Fiskal Daerah Penghasil

Menurut Joncik, parameter keberhasilan program pembiayaan perkebunan tidak boleh hanya diukur dari angka realisasi penyerapan dana, melainkan dari transformasi nyata yang dirasakan oleh petani dan kelembagaan lokal.