Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura

JAKARTA - Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai mengenakan pungutan pada kapal yang melewati Selat Malaka, meniru langkah Iran di Selat Hormuz. Malaysia dan Malaysia tegas menolak gagasan tersebut, mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono mengklarifikasi bahwa pernyataan Purbaya hanya bercanda.

Lebih dari 200 kapal—termasuk kapal kontainer, kapal tanker minyak, dan kapal pengangkut barang curah—melintasi Selat Malaka setiap hari, yang berjumlah lebih dari 90.000 kapal per tahun, atau sekitar seperempat dari barang dagangan global. Ini kira-kira dua kali lipat jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz.

Baca Juga: Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Selat Hormuz

Selat Malaka jauh lebih sempit daripada Selat Hormuz.

Selat Malaka menyempit hingga hanya 2,7 km di titik tersempitnya dekat Singapura, dengan kedalaman rata-rata sekitar 25 meter.

“Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kita tidak mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Malaka,” kata Purbaya pada simposium keuangan di Jakarta baru-baru ini. “Sekarang Iran berupaya mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Hormuz," katanya lagi.

“Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, bukan?” lanjut Purbaya sambil tertawa.

Purbaya mengatakan gagasan itu sejalan dengan arahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan global, mendorong Indonesia untuk "mulai berpikir lebih ofensif" tentang sumber dayanya.

Namun menteri tersebut bergegas meredam pernyataannya dan mengatakan gagasan seperti itu tidak sederhana.

“Singapura kecil, Malaysia mirip (dengan Indonesia)—mungkin kita bisa membaginya menjadi dua. Seandainya saja sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak,” katanya.