loading...
DPD Apersi Banten beraudiensi dengan Gubernur Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026). Foto/Dok. SindoNews
SERANG - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Banten beraudiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026). Dalam audiensi tersebut, Apersi Banten menyampaikan berbagai aspirasi, masukan hingga permasalahan yang dihadapi para pengembang perumahan di Banten.
Ketua Apersi Banten Anto Distanto mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi pembahasan adalah permasalahan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berdampak terhadap pengembangan perumahan di sejumlah wilayah Banten. ”Keberadaan LBS/LSD yang berada pada lokasi-lokasi yang telah berkembang menjadi kawasan permukiman maupun memiliki peruntukan untuk pembangunan perumahan menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi bersama,” katanya. Baca juga: Apersi Ungkap Kendala Bangun Rumah Murah untuk Kalangan Bawah
Selain permasalahan LBS/LSD, Apersi Banten juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya seperti perizinan, pertanahan, infrastruktur dan tata ruang . “Kami juga menyampaikan kendala lainnya terkait regulasi yang berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan perumahan dan khusunya hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah subsidi pemerintah,” jelasnya.
Terkait proyek yang terkendala masalah LBS/LSD, Apersi Banten mencatat ada 35 perusahaan pengembang dan ada 53 proyek yang berada di berbagai lokasi. Kebanyakan berada di Kabupaten Tangerang.
Anto menegaskan, Gubernur Banten sangat antusias terkait masalah yang ada. Pada prinsipnya ia akan memperjuangkan secara maksimal agar seluruh pengembang mendapatkan kepastian dalam menjalankan usahanya.
