loading...
Ridwan al-Makassary, Dosen di Fakultas Ilmu Sosial UIII/Direktur Center of Muslim Politics and World Society UIII. Foto/Dok. SindoNews
Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII
PADA Kamis, 27 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri dan membuka secara resmi pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak didiskusikan publik adalah apakah kepemimpinan baru paska Muktamar akan melahirkan NU yang independen, fokus pada kerja keumatan dan kebangsaan, atau organisasi tersebut semakin terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan?
Lebih jauh, pertanyaan ini bukan mengada-ada dengan kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk NU menerima konsesi tambang batu bara dari pemerintah dengan PP Nomor 25 tahun 2024, yang menyulut kontraversi. Pertanyaan fundamental ini adalah alarm, oleh karena NU terlalu besar untuk hanya menjadi penonton politik. Tetapi, NU juga terlalu berharga untuk dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.
Muktamar ke-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” yang substansinya mulia. Muktamar juga berbicara tentang regenerasi, program kerja, bahtsul masail, dan kepemimpinan. Namun, di balik seluruh prosedur itu terdapat pertarungan yang jauh lebih fundamental, yaitu pertarungan menentukan watak NU di hadapan kekuasaan. Apakah NU akan menjadi kekuatan moral yang mengontrol kekuasaan, atau kekuatan sosial yang dikontrol oleh kekuasaan?
Sejarah mengajarkan, kekuasaan hampir selalu memiliki daya tarik gravitasi. Ia menarik elite, organisasi, bahkan lembaga keagamaan untuk masuk ke orbitnya. Semakin dekat seseorang atau sebuah organisasi dengan pusat kekuasaan, semakin sulit menjaga jarak kritis. Singkatnya, ia tidak akan bersikap kritis, tetapi lebih menjadi pendukung kekuasaan. Di sinilah marwah NU diuji.
Marwah bukan soal kehormatan simbolik. Bukan pula soal seberapa besar seorang pejabat negara menghadiri acara NU. Marwah, sejatinya, adalah kemampuan untuk tetap berkata benar ketika kebenaran itu tidak menyenangkan penguasa.
